“Kolonialisme tak pernah mati—ia hanya ganti baju. Dulu berseragam tentara, kini berjas rapi dengan stempel ‘hijau’.”
Pagi itu, Bu Siti menyusuri tambak udangnya di Demak. Air payau menggenangi kaki keriputnya. “Dulu, mangrove di sini lebat,” bisiknya. Kini, tegakan bakau tinggal nama. Ditebang untuk proyek “lahan restorasi karbon” perusahaan Prancis. Ia tak paham istilah carbon offset. Ia hanya tahu, sejak proyek itu datang, nelayan tak boleh lagi memasang jala.
Di Zurich, Swiss, seorang eksekutif memasukkan kartu kredit ke mesin kopi. Cappuccino nya tercatat sebagai carbon neutral. Dia tersenyum. Tak tahu bahwa jejak karbonnya “ditebus” dengan larangan nelayan Demak mencari ikan.
Inilah wajah baru kolonialisme. Mereka tak lagi menjarah rempah atau karet, tapi menguasai nafas kita. Udara yang kita hirup kini jadi komoditas di bursa saham London. Sebatang pohon di Papua bernilai bukan karena akarnya menahan erosi, tapi karena carbon credit-nya bisa dijual ke pabrik semen Jerman.
Skemanya canggih. Perusahaan Eropa membeli hak kelola hutan kita dengan harga murah—sering tanpa persetujuan masyarakat adat. Mereka hitung berapa ton karbon yang diserap pohon-pohon itu. Lalu, jual sertifikatnya ke pabrik polusi di Eropa. Hasilnya? Pabrik itu boleh mengeluarkan asap lebih banyak. Sementara masyarakat penjaga hutan dapat kompensasi Rp 23.000 per hari—harga segelas cappuccino di Paris.
Ironinya pahit. Biodiesel sawit Indonesia dilarang masuk Eropa karena dituduh merusak hutan. Tapi di saat bersamaan, korporasi energi Eropa menggunakan kredit karbon dari tanah kita untuk “membersihkan” emisi biodiesel mereka sendiri. Kita dikutuk karena menebang pohon, sementara mereka mendapat pujian karena “menyelamatkan” pohon yang tak pernah mereka tanam.
Di Kalimantan, Pak Heri menunjuk dokumen bermeterai notaris Singapura. “Kami dikatakan setuju jual karbon seharga $2 per ton,” katanya. Padahal, tak satu pun tetua adat yang paham angka-angka itu. Yang mereka rasakan: larangan menggarap kebun warisan leluhur. Hutan yang dulu menghidupi, kini dikurung kalkulator asing.
Alam Nusantara bukan spreadsheet karbon. Ia denyut nadi yang menghubungkan manusia, pohon, dan roh leluhur. Ketika hutan adat di Papua diubah menjadi angka di layar komputer Zurich, kita kehilangan lebih dari oksigen—kita kehilangan harga diri.
Para pemuda di Desa Wondama bercerita: staf pengawas proyek karbon dari Eropa digaji Rp 15 juta per hari. Sementara petani penjaga pohon—yang kulitnya melepuh diterik matahari—dibayar Rp 23.000. “Kami seperti kuli di tanah sendiri,” ucap seorang pemuda, matanya berapi.
Jangan salah paham. Kami ingin bumi tetap hijau. Tapi restorasi ekosistem bukan alasan untuk menciptakan perbudakan baru. Ketika keringat penjaga hutan dihargai setara segelas kopi, ketika hak hidup masyarakat adat dikorbankan demi laporan sustainability perusahaan minyak—di situlah kolonialisme berbalut hijau merayap masuk.
Kita perlu menolak dengan cara cerdas: tetapkan harga karbon setara martabat kita ($30/ton). Alirkan 40% pendapatan karbon langsung ke rekening kolektif desa. Gantikan auditor asing dengan tim BRIN yang paham kearifan lokal. Dan yang utama: akui bahwa hutan adalah ibu, bukan sekadar penyimpan CO₂.
Borobudur tak berdiri karena kredit karbon. Nenek moyang kita menanam pohon bukan untuk dijual ke bursa komoditas, tapi karena mereka paham: setiap daun yang tumbuh adalah janji untuk cucu-cucunya kelak.
Di ujung tambak Bu Siti, ada bibit bakau yang ia selundupkan tanam diam-diam. “Biar nanti ada yang teduhi cucuku,” katanya. Inilah perlawanan sejati: menumbuhkan harapan dari tanah yang hendak dijual asing. Kita tak perlu jadi pahlawan—cukup jadi penjaga benih yang tak mau menyerah.
